Bentuk Tim, Inspektorat Lampura Menemukan Kejanggalan Terkait Pembelian Alat Rapid Tes

 Bentuk Tim, Inspektorat Lampura Menemukan Kejanggalan Terkait Pembelian Alat Rapid Tes

Nyokabar.com,  Lampung Utara – Pembelian alat Rapid Tes di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang menelan anggaran Rp. 1.4 miliar hingga saat ini masih menjadi sorotan.

Belum lama ini Inspektorat Kabupaten Lampung Utara melakukan pendalaman terkait pembelian alat Rapid Tes senilai Rp. 1.4 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

Langkah ini tentunya untuk menyelidiki apakah pembelian alat Rapid tes tersebut yang menelan anggaran yang cukup pantastis.

Terbukti, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dengan melakukan pendalaman memukan kejangggalan dalam pembelian alat rapid tes yang dilakukan Dinas Kesehatan tersebut.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki kewenangan dalam mengawasi dan bimbingan dalam penggunaan anggaran Covid-19.

“Dari hasil pendalaman awal yang dilakukan tim kami, ditemukan ada beberapa kejanggalan,” kata Inspektur Kabupaten Lampura, Mankodri. Selasa (6/10/2020).

Meski dirinya tak secara gamblang mengungkap kejanggalan yang ditemukan, namun secara tersirat Mankodri mengaku melihat ‘kecurigaan’ dari anggaran yang dipergunakan, jumlah, hingga jenis alat rapid tes yang dibeli.

“Karena itu, tim saat ini masih melakukan penelusuran,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tengah melakukan pendalaman terkait pembelian alat Rapid Tes senilai Rp. 1.4 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

Demikian yang diutarakan oleh Inspektur kabupaten Lampura, Mankodri. Selasa (8/9/2020).

Dikatakan Mankodri, dalam hal ini Inspektorat memiliki kewenangan dan ikut andil mengawasi penggunaan anggaran Covid – 19. Oleh sebab itu, Inspektorat Lampung Utara bergerak cepat untuk mengambil langkah terkait pembelian alat Rapid tes yang menelan anggaran miliaran rupiah ini.

“Kami sudah bentuk tim untuk menyikapi pembelian alat rapid tes di Dinas Kesehatan,” kata Mankodri, Selasa (8/9/2020).

Mankodri menegaskan, dalam hal ini pihaknya memiliki tugas untuk mendalami proses pengadaan alat Rapid tes mulai dari anggaran, jumlah keselurah yang dibeli, jenis barang yang beli hingga sistem pembelinya.

Menurut Mankodri, jika dari hasil pendalaman yang dilakuan tim ditemukan adanya indikasi penyimpangan, makan akan diteruskan ke aparat penegak hukum.

“Kalau ditemukan penyimpangan, akan kita serahhkan ke penegak hukum,” tegasnya.

Mankodri juga memastikan dalam tempo 10 hari kedepan, proses pendalaman yang dilakukan tim akan rampung.

Sepertinya keberadaan Inspektorat terkesan ‘dicueki’ dalam proses penggunaan anggaran Covid-19 oleh Dinas Kesehatan. Sebab, semestinya Dinas Kesehatan melakukan koordinasi serta meminta pendampingan dalam proses penggunaan anggaran Covid-19.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Tinggalkan Komentar Anda

Related post