DPRD Lampura Gelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD Tahun 2021

 DPRD Lampura Gelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD Tahun 2021

Nyokabar.com Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampura, Romli didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud, Wakil Ketua II, Dedi Sumirat, dan Wakil Ketua III, Joni Saputra dan dihadiri oleh Bupati Lampura, Budi Utomo, Sekretaris Daerah, Lekok serta seluruh SKPD se – Kabupaten Lampung Utara.

Dalam paripurna, Guntur Laksana selaku juru bicara Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banang) DPRD setempatm menjelaskan penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan berimbang, dapat dinilai dengan basis indikator kinerja yang terdiri dari masukan, pengeluaran, hasil, manfaat, dan dampak anggaran yang terukur secara rasional dapat dicapai.

Dikatakannya, anggaran belanja harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektibilitas, dan ekonomis serta pembiayaan dapat diarahkan menggerakkan roda pembangunan dan peningkatan investasi.

Menurut Guntur, dokumen Rancangan Perda APBD tahun 2021 yang berkoordinasi dengan OPD dan TAPD Kabupaten Lampura, maka Panja Banang DPRD memperoleh hasil yaitu, perlunya menggali potensi-potensi pendapatan daerah, dengan meningkatkan intensitas bagi OPD yang mengelola di bidang pendapatan.

Kemudian, lanjutnya, Pemkab Lampura
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM), agar dapat menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian di bidangnya di OPD, mulai dari tingkat eselon IV, III, dan II yang bertujuan untuk perbaikan kinerja Pemda.

“Kami juga imbau, RSD HM Ryacudu dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih baik, ramah dan santun kepada masyarakat,” katanya.

Ditambahkan Guntur, Pemkab Lampura
dalam menyusun APBD harus lebih rasional, jangan menggunakan perhitungan asumsi yang tinggi namun tidak dapat terealisasi.

“Pemkab Lampura, agar dapat memberikan dukungan anggaran terhadap OPD yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya

Seperti tahun sebelumnya, APBD Lampung Utara pada tahun 2021 mendatang kembali mengalami defisit.‎ Pada APBD 2021 defisitmencapai Rp40.026.832.931,00‎.

‎Kepastian mengenai defisit itu didapat berdasarkan perbandingan total pendapatan dengan total belanja daerah tahun 2021 mendatang.

Guntur menjelaskan hasil akhir pembahasan Panja Banggar APBD tahun 2021, Pendapatan asli daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp122.197.996.326,00, pendaptan transfer sebesar Rp1.264.508.674.630,00, lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp316.904.225.00.

“Jumlah pendapatan daerah sebesar Rp‎1.703.610.895.956,00‎,” kata dia.

Pendapatan daerah itu dipergunakan untuk pelbagai belanja daerah. Belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp1.393.036.336.787,00. Belanja tidak terduga sebesar Rp10 Miliar. Kemudian, belanja transfer sebesar Rp340.601.392.100,00. Dengan demikian, total belanja daerah mencapai Rp1.743.637.728.887,00

Selanjutnya, surplus atau defisit sebesar Rp40.026.832.931,00‎, sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.626.832.931,00. Lalu, besaran pengeluaran Rp2,6 Miliar. Sementara Netto sebesar Rp40.026.832.931,00.

“‎Panja juga menyimpulkan bahwa pihak eksekutif untuk lebih jeli dalam menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya dan tidak lagi menggunakan asumsi penerimaan tinggi yang tidak bisa terealisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lampura, Bupati Budi Utomo mengatakan, Raperda APBD 2021 yang telah disepakati untuk ditingkatkan statusnya menjadi Perda itu akan segera disampaikan ke Pemprov Lampung. Usai mendapat evaluasi maka pihaknya akan kembali membahasnya dengan pihak legislatif sesuai permintaan Panja Banggar dan aturan yang ada.

“Terkait penempatan pegawai, kami sudah lakukan uji kompetensi untuk hal itu,” tukasnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Tinggalkan Komentar Anda

Related post