Laporan Keuangan Daerah Lampura Tahun Anggran 2020 Terdapat Silpa Sebesar 72 Miliar Lebih

 Laporan Keuangan Daerah Lampura Tahun Anggran 2020 Terdapat Silpa Sebesar 72 Miliar Lebih

Nyokabar.com Lampung Utara – Sempat molor rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara (Lampura) dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten Lampung Utara Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahung anggaran 2020 akhirnya dinyatakan kuorum. Senin (21/6/2021).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampura, Romli, A.Md, didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud, Wakil Ketua II, Dedi Sumirat, Wakil Ketua III, Joni Saputra dan hadir 29 dari 44 anggota dewan.

Dalam rapat paripurna laporan hasil pembahasan oleh panitia kerja (Panja) badan anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Lampura.

Dalam laporannya, selaku sekretaris Badan Anggaran (Banggar), Tabrani Razab menyampaikan sejumlah laporan kajian perhitungan APBD Lampura tahun anggaran 2020.

Adapun laporan kajian panitia kerja badan anggaran DPRD Lampung Utara sebagai berikut, Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 108.672.849.291,57, Pendapatan transfer Rp. 1.470.912.513.662,63, Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 82.670.861.318,95. Kemudian total pendapatan sebesar Rp. 1.662.256.224.273,15.

Sementara untuk Belanja, terdapat Belanja Operasi sebesar Rp. 1.553.146.026.318,86, Belanja Modal sebesar Rp. 86.891.172.454,00, Belanja tak terduga sebesar Rp. 12.411.504.595,00.

” Untuk belanja transfer nihil atau nol, ” kata Tabrani dalam laporannya,

Disamping itu juga, dalam penyampaian tersebut, Badan Anggaran DPRD Lampung Utara memberikan 17 poin catatan dan masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah diantaranya, BPK telah memberikan penilaian WDP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020.

Namun lanjut, Tabrani, dalam penilaian tersebut BPK menyatakan bahwa menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam sistem keuangan. Disamping itu juga, BPK menumukan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

” Oleh karena itu, Banggar DPRD Lampura menyarankan agar eksekutif menertibkan tatakelola administrasi keuangan dalam hal penerimaan dan pembiayaan harus memiliki dasar hukum yang jelas yaitu peraturan daerah atau keputusan kepala daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tabrani mengatakan, Dari hasil temuan BPK tersebut yang berimplikasikan terhadap keuangan daerah.

” Banggar DPRD Lampura meminta kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada perangkat daerah terkait dan segera menindak lanjuti saran dan pendapat dari DPRD Lampura serta melaksanakan rekomendasi dari BPK tersebut,” tegas dia lagi.

Sementara itu dalam hasil penilaian Banggar, berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2020 terdapat Silpa sebesar Rp. 72.085.974.709,39 sehingga DPRD Lampura menyarankan agar dalam memperhitungkan proyeksi belanja harus dilakukan secara cermat dan teliti melalui koordinasi yang baik antara BPKAD dengan perangkat daerah.

” Berkaitan dengan Silpa tersebut DPRD Lampura meminta agar eksekutif melakukan upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah melalui efektivitas dan efisiensi anggaran,” ujar Tabrani.

Masih kata Tabrani, Banggar DPRD Lampura juga menyoroti persoalan aset dalam dua hal yakni, terdapat persoalan penataan aset yang masih menjadi persoalan tanpa ada penyelesaian yang memadai seperti pencatatan rincian aset-aset tetap tanah yang tidak didukung dengan informasi luas tanah dan lokasinya.

” DPRD berpendapat bahwa penyelesaian persoalan ini tidaklah sulit asal ada keinginan serius dari eksekutif,” imbuhnya.

Sementara itu, menyikapi adanya masukan dan pendapat yang disampaikan oleh sekretaris Banggar DPRD, Bupati Budi Utomo menyampaikan, terimakasih atas dilakukan dan masukan yang disampaikan. Budi mengaku akan segera menindaklanjuti demi terwujudnya Lampung Utara aman, agamis, maju dan sejahtera.

“Dengan telah disetujuinya Raperda ini selanjutnya Raperda ini akan di sampaikan ke Gubernur Lampung Untuk dilakukan evaluasi dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana 17 saran untuk dapat di laksanakan bersama, dan insya allah saran ini langkah yang kontruktif agar dimasa yang akan datang tata kelola keuangan lebih baik.” pungkasnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diq

Tinggalkan Komentar Anda

Related post