Soroti Proyek PEN, Madri Daud : Jika Lebih Banyak Mudaratnya Batalkan Saja

 Soroti Proyek PEN, Madri Daud : Jika Lebih Banyak Mudaratnya Batalkan Saja

Nyokabar.com Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyoroti pelaksanaan kegiatan proyek program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di kabupaten setempat.

Wakil ketua 1 DPRD Lampung Utara, Madri Daud, SE.MM menilai puluhan proyek PEN akan membuat kegaduhan. Hal ini tentunya dilihat dari proses pelelangan proyek dan ditambahkan lagi adanya persyaratan yang memberatkan perusahaan dan kontraktor lokal.

PEN ini juga, kata Madri sebuah program bagi kontraktor ekonomi lemah merupakan pelaku usaha yang ikut terdampak pandemi covid 19.

“Persyaratan dukungan AMP maksimal 80 Km, ini sama saja memberangus kesempatan kontraktor ekonomi lemah untuk dapat mengikuti proses pelelangan”, kata Madri Daud, kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya. Jumatt (18/11/2021).

Politisi partai Gerindra ini menegaskan, jika proyek ini berpotensi membuat kegaduhan lebih baik dibatalkan saja

” Sebaiknya batalkan saja, Untuk apa proyek PEN diteruskan jika ternyata lebih banyak mudharatnya dari pada manfaat. Dana PEN ini bukan dana hibah tapi pinjaman”. tegas dia.

Lebih lanjut, Madri mengatakan dari beberapa persyaratan tersebut merupakan muatan lokal yang tidak diatur dalam Perpres No.12/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

” Artinya Bagian Barang dan Jasa Pemkab Lampura membuat persyaratan yang sejatinya melabrak aturan yang lebih tinggi.
jika tujuannya untuk kualitas, tidak ada jaminan AMP yang jaraknya dibawah 80 Km akan lebih baik. Justru yang ada, persyaratan membuat kontraktor ekonomi lemah tidak dapat mengikuti proses lelang.” ujarnya.

Dijelaskan Madri, dana PEN merupakan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Dalam hal ini bukan hanya sektor pertanian, perkebunan dan perdanganan saja yang terdampak, kontraktor khususnya ekonomi lemah juga terdampak.

Madri tidak ingin berspekulasi, jika proyek program PEN itu menjadi banjakan atau direkayasa untuk kepentingan oknum tertentu. Tetapi yang jelas proyek yang didanai pinjaman daerah ini, tidak mengindahkan ketentuan dan esensi dari program PEN itu sendiri.

Sementara jika tetap diteruskan, selain potensi kegaduhan, juga memberatkan keuangan daerah selama lima tahun kedepan. Karena harus membayar pinjaman berikut dengan bunganya, sekitar Rp.22 Miliar setiap tahun selama 5 tahun.

“Kasarnya, kepala kita-kita ini sudah tergadai. Sementara hasilnya adalah kegaduhan dan potensi pelanggaran hukum. Untuk apa diteruskan. Lebih baik dibatalkan, dan pembatalan itu sangat mungkin. Ibarat kita mo pinjam uang, kan bisa saja kita membatalkannya.” ujarnya.

Disinggung apakah soal PEN DPRD Lampura tidak diajak berembuk, Madri mengatakan DPRD hanya diceritakan global maksud dan tujuannya. Disebutkan bahwa untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. DPRD jika sudah menyangkut kepentingan masyarakat jelas sangat mendukung dan memberikan persetujuan.

“Kita dimintakan persetujuan. Karena disebut kepentingan masyarakat, tentu kami setujui. Tidak ada soal teknis yang disampaikan pada kami,” tukasnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Tinggalkan Komentar Anda

Related post