Temui Massa, Ketua DPRD Tolak UU Cipta Kerja

 Temui Massa, Ketua DPRD Tolak UU Cipta Kerja

Nyokabar.com. Lampung Utara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Romli A.Md menerima massa aksi penolakan UU Omnibuslaw di halaman kantor DPRD setempat. Senin (12/10/2020).

Dalam penyampaiannya dihadapan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak menanggapi UU Cipta Kerja yang baru disahkan memalui rapat paripurna DPR RI pada hari Senin (5/10/2020).

Sebagai kader partai, Romli menegaskan menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang saat ini menjadi persoalan negara. Menurutnya, ada lima poin penting yang menjadi dasar penolakan – penolakan tersebut.

“ Pada intinya UU Cipta Kerja itu tidak berpihak kepada kepentingan masyrakat bawah terutama bagi para buruh dan lain sebagainya,” katanya.

Disamping itu juga, lanjut dia, RUU Cipta kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa khusunya di tengah krisis pendemi ini.

“ Oleh sebab itu Saya selaku ketua DPRD menolak RUU Cipta kerja menjadi UU, dan Saya minta kepada Presiden RI agar membuat Perpu untuk mencabut UU tersebut,” tegas Romli.

RUU Cipta Kerja ini, terang dia, juga membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut. Maka perlu dicermati satu per satu, hati – hati dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“ Disisi lain, Hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila Keadilan Sosial dan selain cacat subtansi, RUU Cipta Kerja juga cacat prosedur.

” Saya pastikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa hari ini akan Saya sampaikan ke pusat,” tukasnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Tinggalkan Komentar Anda

Related post