Terkait PAW, Abadi : Jika Saya Bersalah Buktikan..!!!

 Terkait PAW, Abadi : Jika Saya Bersalah Buktikan..!!!

Nyokabar Lampung Utara – Abadi anggota DPRD Kabupaten Lampura dari Fraksi PDI-P menolak menandatangani surat pengunduran diri yang diajukan kepada dirinya. Bahkan Abadi sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme partai terkait adanya rencana Pergantian Antar Waktu yang akan dilakukan oleh partainya.

“Semuanya kita serahkan kepada mekanisme partai,“ ujar Abadi saat ditemui dikediamannya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung tinggi Kabupaten setempat. Kamis (15/10/2020).

Hal ini berawal dari surat pernyataan yang ditujukan kepada ketua tim penyelesaian sengketa hasil pemilu Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pada tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Zainal Abidin selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Utara.

Kemudian pada tanggal 15 Januari 2019 DPC PDI Perjuangan menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dengan nomor 1091/IN/DPP/I/2019 perihal instruksi pelaksanaan putusan Mahkamah Partai.

Buntut dari surat tersebut Pada tanggal 19 Juni 2020 DPC PDI-P kembali menerima surat masuk dari DPD PDI-P Provinsi Lampung dengan nomor 120/IN/DPD.15/VI/2020 perihal Intruksi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 58/M.PDIP/VIII/2019 Perihal Sengketa Perselisihan Pemilu Legislatif.

Didalam hal ini, Menurut Abadi, mekanisme perolehan suara pada pelaksaaan Pemilu Legislatif tahun 2019 yang lalu sudah jelas, bahwa dirinya mengungguli 9 calon legislatif lainnya di daerah pemilihan III dengan perolehan sebanyak 2.891 suara.

“ Dengan adanya surat pernyataan dan gugatan dari saudara Saya Jupi Sunandar ke Mahkamah Partai sehingga timbulah surat tersebut yang menyatakan terdapat perselisihan suara,” kata Abadi.

Sebagai mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia dirinya mempertanyakan jika dirinya bersalah harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup.

“ Jika Saya bersalah harus dibuktikan, mengambil suara siapa, dimana, milik siapa dan siapa yang melakukan,” tegasnya kepada sejumlah awak media.

Menurutnya lagi, terdapat kejanggalan didalam surat yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan kabupaten Lampung Utara. Dimana didalam surat tersebut menyatakan bahwa mahkamah partai telah memeriksa dan memutus laporan sengketa internal partai dan telah ditetapkan dalam rapat pleno DPP Partai pada tanggal 11 September 2019. Sementara itu tanggal yang tertuang pada Kop Surat yakni tanggal 15 Januari 2019.

“ Saya adalah kader PDI Perjuangan, Saya bukan orang yang menumpang dipartai ini. Saya tetap mengikuti mekanisme hukum. Jika surat ini benar kita tunggu mekanisme hukumnya. Jangan Saya dinyatakan bersalah tetapi belum dibuktikan secara hukum. Kita beretika, dan Saya akan tentukan langkah-langkah humum. ” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisis III DPRD Lampura ini beranggapan bahwa kebohongan – kobohongan ini akan terkuwak. Bahkan dirinya meminta kepada awak media mempertanyakan kepada Zainal Abidin yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan apakah benar dia (Zainal Abidin) yang menandatangani surat pernyataan tersebut atau tidak.

“ Jelas, Saya tidak mungkin mau menandatangani surat pengunduran diri itu. Sebagai kader PDI Perjuangan saya sudah berjuang jadi tidak mungkin diperjuangan Saya, Saya mengundurkan diri. Jadi apa yang menjadi dugaan terhadap Saya itu tidak benar,” tegasnya.

Kepada DPC PDI Perjuangan Lampura, Abadi berharap melakukan klarifikasi terhadap persoalan ini. Jika dirinya dinyatakan bersalah dirinya sengan legowo akan menerima apa yang sudah menjadi ketetapan partai.

“ Namanya orang tidak puas, Saya anggap hal ini wajar-wajar saja. Tapi jika sudah berlebihan menyangkut PAW Saya tunggu,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya Dewan Pimpinam Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) berencana akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Abadi kepada Jupi Sunandar.

Demikian yang diutarakan oleh Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Utara, Wirta Jaya Putra saat di temui di kantor DPC PDI-P Lampura. Senin (12/10/2020).

Dijelaskan Jaya, bahwa pihaknya pada tanggal 15 Januari 2020 menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dengan nomor 1091/IN/DPP/I/2019 perihal instruksi pelaksanaan putusan Mahkamah Partai.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 DPC PDI-P kembali menerima surat masuk dari DPD PDI-P Provinsi Lampung dengan nomor 120/IN/DPD.15/VI/2020 perihal intruksi pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 58/M.PDIP/VIII/2019 Perihal Sengketa Perselisihan Pemilu Legislatif.

” Memang ada sengketa internal antara Abadi dan Jupi Sunandar di Dapil III pada saat pileg 2019 yang lalu yang dilaporkan kepada mahkamah internal partai,” jelas Bung Jaya sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, setelah diproses di mahkamah internal partai dewan pimpinan pusat PDI-Perjuangan mengeluarkan rekomendasi yang isinya memenagkan Jupi Sunandar dalam laporan sengketa perselisihan pemilu legislatif.

Dalam duduk perkara ini, jelas Jaya, didalam perolehan suara Jupi Sunandar dan Abadi dalam pemilu legislatif 2019 lalu untuk pengisian keanggotaan DPRD Lampura Dapil III berdasarkan form model DB-1 DPRD Lampura Dapil III dengan perincian perolehan suaranya yakni, Jupi Sunandar : 2.789 suara sementara Abadi 2.891 suara.

“ Artinya terdapat selisih suara antara Jupi dan Abadi sebanyak 102 Suara,” terang Jaya.

Kemudian berdasarkan data yang dihimpun, fakta hukum perolehan suara pelapor (Jupi Sunandar) dan Terlapor (Abadi) yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Lampura Dapil III dari PDI Perjuangan adalah untuk perolehan suara Jupi Sunandar : 2.789 sementara perolehan suara Abadi : 2.784. Artinya terdapat selisih perolehan suara antara keduanya yakni hanya 5 suara yang dimenangkan oleh Jupi Sunandar

“ Didalam rekomendasi tersebut tertuang 4 poin diantaranya, meminta kepada yang bersangkutan (Abadi) untuk mengundurkan diri secara tertulis sebagai calon anggota DPRD Lampura karena terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Partai atau dipecat dari keanggotaan Partai,” katanya.

Didalam perkara ini, lanjut dia, pihaknya memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Abadi untuk melakukan klarifikasi apakah yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri.

“Kemudian kami melakukan rapat pleno dan kembali melaporkan hal ini ke DPP bahwa yang bersangkutan (Abadi) masih tetap bertahan tidak bersedia untuk mengundurkan diri,” ujarnya.

Ditegaskan Jaya, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu surat rekomendasi pemecatan saudara Abadi sebagai keanggotaan partai dan anggota legislatif DPRD Lampung Utara untuk ditindaklanjti ke Pergantian Antar Waktu.

“ DPC PDI Perjuangan menunggu surat pemecatan saudara Abadi dan langsung akan kita rekomendasikan untuk dilakukannya PAW,” tutupnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Tinggalkan Komentar Anda

Related post